Purwakarta | Fokuslensa.com – Gabungan mantan kepala desa yang tergabung di organisasi DPC KOMPAKDESI yang di ketuai oleh Ahmad Hendri bersama dengan seluruh anggota KompakDesi hari ini datangi kantor Pemda Purwakarta dengan sesuai jadwal skedul,namun hasil hari ini di kecewakan dengan dalih dasar sakit.Kamis,( 18/2024 ).
Kedatangan dari organisasi kompakdesi tiada Lain adalah bertujuan untuk menanyakan perihal Hak dari Anggran DBHP Ta 2016 selama menjabat menjadi kepala desa hingga purnabakti yang sampai saat ini belum terbayar kan oleh pemkab Purwakarta.
Sepatunya pemkab Purwakarta lebih memberikan atensi yang sangat baik,dikarenakan sewaktu audensi pertama sudah memberikan janji uang sudah ada dan akan di berikan.
KompakDesi Komunitas Purnabakti kepala Desa seluruh Indonesia Kabupaten Purwakarta seyogyanya diterima audens oleh Pj bupati sesuai surat yang dilayangkan oleh Organisasi tersebut, pada kamis 18 April 2024 yang lalu.
Menurut Ahmad Hendri ketua DPC KompakDesi Purwakarta merasa kecewa dan meminta resecudule untuk Audiens ke PJ Bupati Purwakarta Benni Irawan, yang semula sudah dijadwalkan hari ini, ada beberapa hal yang harus di duskusikan denga pj Bupati terkait dengan DBHP yang belum terbayarkan tahun 2016 dan 2017.
serta apa yang telah dijanjikan oleh Pj untuk di realisasikan pembayaranya dianggaran murni APBD tahun 2024, waktua Audensi pertama sekitar 1 bulan Pj Bupati menjabat.
” Tidak menutup kemungkinan bahwasanya Pj Bupati akan ingkar janjinya dimana terlalu banyak tagihan ke Pemda Purwakarta yang belum terbayarkan diantaranya adalah pembayaran tagihan kekontraktor-kontraktor. Intinya Auden hari ini meminta komitment dari Pj Bupati untuk merealisasikan Pembayaran DBHP tersebut serta membuatkan peraturan Bupati tentang pelaksanaan anggaran tersebut nanti ketika dibyarkan.
Selanjutnya ucap Hendri waktu itu kami sudah melaksanakan beberapa kegiatan ditahun tersebut diantara membuat tugu batas desa, pengadaan ATK serta pelaksanaan Ultah Kab Purwakarta yang pada waktu itu dijabat oleh Bupati Dedi Mulyadi. kami sudah mengeluarkan anggaran untuk pelaksanaa kegiatan tersebut dan berharap DBHP pada waktu itu dicairkan dan bahkan kepala desa banyak yang berhutang kepada orang lain untuk melaksanakaNya.
Harapan kami DPC KompakDesi agar PJ Bupati menepati janjinya al permasalahan ini selesai.
kalaupun ini tidak bisa terselesaikan atau Pj memberikan harapan palsu kepada kami atau yang dikenal dengan PHP tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan Audiensi kembali dan membawa para AparaturDesa jalan terakhir kami dan akan melaporkan masalah ini ke KPK tutup Hendri.
( Ted )