DPW Pusat Bantuan Hukum Satria Advokasi Wicaksana Sumsel, Adakan Seminar Ancaman Kemarau El-Nino

Palembang | Fokuslensa.com – Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Drs H Edward Candra, M.H yang mewakili daripada pemerintah provinsi (Pemprov) Sumsel membuka secara resmi kegiatan seminar dan lokakarya waspada dampak Elnino 2023.
Dimana kegiatan ini sendiri mengambil tema “Strategi dalam mengantisipasi dampak Elnino tahun 2023 dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di provinsi Sumsel.

Adapun kegiatan ini sendiri dihadiri oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Lembaga Pusat Bantuan Hukum Satria Advokasi Wicaksana dr Muhammad Reza Putra, S.H.,M.H.,CIL, Mantan Ketua Persatuan Jaksa Indonesia Sumsel sekaligus seba Dewan Pembina Pusat Bantuan Hukum Sumsel Nazaruddin Hasan, S.H, perwakilan dari BMKG, dan undangan unsur dari yang lainnya.

Kegiatan ini sendiri diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pusat Bantuan Hukum Satria Advokasi Wicaksana Sumsel yang dipusatkan di Grandballroom Swarna Dwipa Palembang, Selasa (12/9/2023).
Dikatakan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sumsel Drs H Edward Candra, M.H, bahwa pemerintah dan seluruh masyarakat Sumsel sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir serta berpartisipasi pada acara seminar dan lokakarya pada acara hari ini. Keberhasilan kita menekan jumlah titik hotspot atau kebakaran hutan dan lahan merupakan suatu prestasi yang telah dilaksanakan oleh team pengendalian karhutlah dibawah komando Komandan Satuan Tugas Operasi Pengendalian Karhutlah.

“Untuk pengendalian karhutlah pada tahun 2023 ini tentu menjadi lebih berat karena kemarau tahun ini dipengaruhi oleh Elnino, tentu kondisi ini akan lebih kering dan hari tanpa hujan akan lebih lama. Berdasarkan data dan kejadian yang ada kondisi ini lebih bisa dikendalikan dari tahun 2015 atau 2019,” ujarnya.

Kemudian, berbagai upaya dan rencana pengendalian kebakaran hutan kebun dan lahan harus dilaksanakan dan ditindaklanjuti tidak hanya ditingkat provinsi tetapi yang lebih penting lagi ditingkat kabupaten untuk itu peranan Kepala Daerah sangat penting. Kita semua menyadari bahwa betapa berharganya hutan bagi kehidupan dan penghidupan yang berkelanjutan. Dampak negatif kerusakan lingkungan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat lokal dan Indonesia, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat global.

“Untuk itu butuh komitmen, kerja keras serta keseriusan kita semua untuk mengantisipasi agar tidak terjadi karhutlah, untuk itulah tentunya kita hadir disini bersama para pihak terkait termasuk dukungan dari organisasi sosial kemasyarakatan yang peduli dengan lingkungan atau dampak perubahan iklim,” ungkapnya.

Menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Lembaga Pusat Bantuan Hukum Satria Advokasi Wicaksana dr Muhammad Reza Putra, S.H.,M.H.,CIL, dengan didampingi oleh Dewan Pembina Pusat Bantuan Hukum Sumsel Nazaruddin Hasan, S.H, dimana kita melaksanakan seminar dan lokakarya pada hari ini dengan peserta lebih kurang 100 orang, ada dari masing-masing dinas, ada dari organisasi masyarakat, ada peserta dari lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya.

“Selama ini saya ini profesinya Jaksa, kemudian saya pensiun dan beralih ke advokat, dan waktu saya menjadi advokat ini baru terfikir bagaimana bisa bekerjasama dengan masyarakat, dan pemerintah daerah Sumsel ini untuk melakukan tindakan-tindakan nyata dalam rangka pencegahan terhadap karhutla,” katanya.
Dilanjutkannya, outputnya sendiri supaya masyarakat dapat memahami bagaimana efek daripada kebakaran hutan itu sendiri baik itu terhadap lingkungan maupun kesehatan. Ada beberapa daerah yang telah terjadi tapi saya lihat di Sumsel ini sudah ada penanganan khusus dari pemprov Sumsel bekerjasama kabupaten dan kota se Sumsel. Disamping kita melaksanakan seminar juga kita melaksanakan kerjasama bakti sosial misalnya seperti itu.

“Kita bekerjasama dengan organisasi lain dalam rangka melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang perlu pendampingan dalam mencari keadilan. Himbauan kepada peserta kiranya dapat mengikuti dengan serius, dapat mengikuti seminar ini, sehingga apa yang disampaikan oleh narasumber itu dapat menjadi ilmu dan bermanfaat bagi orang banyak,” ucapnya.
Masih dilanjutkannya, kegiatan kita ini adalah inisiasi dari DPW Pusat Bantuan Hukum Satria Advokasi Wicaksana yaitu terkait isu-isu yang hari ini menjadi isu nasional. Dimana salah satunya adalah dampak Elnino yang mempengaruhi di bangsa kita, tadi sebagaimana sudah dijelaskan, bahwa Elnino setiap 4 tahun memang harus diwaspadai oleh pemerintah. Dimana terutama terkait terhadap hajat hidup orang banyak ini yang menjadi faktor yang paling utama.

“Dimana kita mengangkat isu dampak dan pengambilan strategis bagaimana dampak efek dari Elnino tersebut. Adapun langkah-langkah konkrit nya adalah bagaimana kita mengambil peran serta bekerjasama dengan pemerintah daerah (Pemda) khususnya Pemda provinsi Sumsel,” imbuhnya.

Masih disampaikannya, bagaimana secepatnya terhadap paceklik, seperti yang disampaikan oleh perwakilan pemprov Sumsel artinya untuk kebutuhan hajat hidup orang banyak terutama terhadap pertanian. Dimana itu sudah diwaspadai dan sudah ditangani secara komprehensif dalam hal ini Dinas pertanian. Untuk Elnino sendiri kita kemarin mencoba memetakan skala potensinya, rupanya cepat tanggap.

“Kami apresiasi terhadap pemprov Sumsel sudah mengambil langkah-langkah cepat untuk kebutuhan dan terutama masalah tentang kekeringan air. Dimana itu sudah cepat sekali ditanggulangi oleh provinsi dan juga kabupaten/kota yang ada di Sumsel,” tutupnya.

( Red )