Gunungsitoli – Fokuslensa.com- Untuk meningkatkan kerjasama, Pemerintah Kota (Pemkot) Gunungsitoli dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Utara melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Pelayanan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual di Wilayah Kota Gunungsitoli. Penandatangan Kerja Sama dilakukan antara Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meiman K Harefa,S.Sos., M.SP, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Yurisman Telaumbanua, S.Sos., M.Ec.Dev dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut Purwanto bertempat di ruang rapat lantai I Kantor Walikota Gunungsitoli, Kamis (21/10/2021).
Penandatangan Perjanjian Kerja Sama tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatangan Nota Kesepahaman antara Pemkot Gunungsitoli dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut yang ditandatangani pada Juni 2021 yang lalu oleh Walikota Gunungsitoli Ir. Lakhomizaro Zebua dan Kepala Kanwil Kemenkumham Sumut Imam Suyudi.
Walikota Gunungsitoli Ir. Lakhomizaro Zebua pada sambutannya menyampaikan bahwa di Kota Gunungsitoli ada cukup banyak kekayaan Intelektual komunal. Beberapa sudah diajukan untuk dilakukan pencatatan, jenis Hak Kekayaan Intelektual komunal yang telah diusulkan oleh Pemkot Gunungsitoli melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dari tahun 2020 sampai dengan 2021 sebanyak 116 jenis yang terdiri dari Ekspresi Budaya Tradisional sebanyak 102 jenis dan PengetahuanTradisional sebanyak 14 jenis. Saat ini kekayaan intelektual komunal yang diajukan tersebut sedang dalam proses verifikasi dan penerbitan sertifikat oleh Kemenkumham Republik Indonesia, “jelasnya
“Pada hari ini kita sudah menandatangani perjanjian kerja sama, secara khusus kepada Kepala Dinas agar serius menanggapi ini. Kami dari Pemerintah Kota Gunungsitoli sangat berterimakasih dengan program ini. Bukti keseriusan, beberapa aturan terkait dengan kekayaan intelektual juga sudah kami buat,” ucap Walikota.
Sebelumnya Kepala Kanwil Kemenkumham Sumut Imam Suyudi menyampaikan bahwa potensi kekayaan intelektual di Indonesia sangat banyak dan dapat menjadi basis perekonomian masyarakat. Untuk di Kota Gunungsitoli juga memiliki potensi kekayaan intelektual yang banyak, mulai dari budaya,seni dan berbagai hal lainnya.
Kota Gunungsitoli harus membuka diri dalam pendaftaran kekayaan intelektual, karena kekayaan intelektual menunjukkan keberadaan maupun eksitensi kehidupan masyarakat di Kota Gunungsitoli. pendaftaran dilakukan untuk melindungi kekayaan intelektual dari berbagai penyelewangan,”ucapnya.
Acara tersebut dihadiri oleh Sekda Ir Agustinus Zega, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ir. Nur Kemala Gulo, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Drs. Arham Dusky Hia, M.Si, Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Sumut, Betny H. Purba, Kepala Lapas Gunungsitoli Soetopo Berutu dan Kepala Lapas Telukdalam Afereli Ziliwu. (Denius Gulo)